CD-ROM
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk Menunjang Otonom Daerah di Kota Kediri (CD)
Penyelenggaraan Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Untuk menggambarkan kemandirian daerah sebagai daerah otonom maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.
Kecilnya persentase PAD pada suatu daerah tidak disebabkan oleh miskinnya daerah tersebut tetapi lebih mengarah kepada kebijakan pemerintah pusat yang menguasai sumber-sumber keuangan yang potensial, sehingga pemerintah daerah tidak diberi kesempatan untuk mengelolanya sendiri. Ketergantungan kepada pemerintah pusat harus ditekan seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Target yang ingin dicapai oleh masing-masing pos penerimaan pendapatan asli daerah sebagian besar sudah tercapai dengan maksimal, tercermin dari persentase pencapaian target yang lebih dari 100 %. Untuk Rata-rata pencapaian target pendapatan asli daerah selama 5 (lima) tahun dari tahun 2001-2005 sudah maksimal terbukti dari persentase sebesar 116,46% atau lebih besar Rp 15.880.077.900 atau16,46% dari target yang ditentukan. Pendapatan daerah masih bertumpu dari Dana Perimbangan khususnya komponen Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang dipungut daerah Kota Kediri memberikan kontribusi sebesar 14,25% terhadap penerimaan daerah seperti tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Kediri belum menggambarkan kemandirian daerah sebagai daerah otonom.
Tidak tersedia versi lain