CD-ROM
Proses perumusan APBD berbasis partisipasi publik (CD)
Skripsi ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana proses perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berbasis pada partisipasi publik. Isi pembahasan diangkat dari proses perumusan APBD Kabupaten Buru dan sejauhmana partisipasi masyarakat Kabupaten Buru dalam proses perumusan APBD tersebut.
Melalui pembahasan tentang kedua hal tersebut akan diketahui tentang proses perumusan anggaran daerah yang terdiri atas beberapa tahapan hingga disahkan menjadi APBD, dan sejauhmana partisipasi masyarakat daerah dalam proses perumusan tersebut
Pada tulisan ini diuraikan terlebih dahulu permasalahan-permasalahan seputar APBD secara umum yang merupakan sebuah potret realitas yang terjadi pada daerah-daerah di Indonesia. Diantaranya adalah terciptanya sebuah produk APBD yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat di daerah. Sebuah ironi, karena hal itu terjadi di era otonomi yang bertujuan terciptanya pembangunan yang partisipatif
Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah proses perumusan anggaran daerah hingga disahkan menjadi APBD, serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kulitatif, maka metode analisanya adalah metode analisa kualitatif.
Berdasarkan penjelasan pada data-data yang diperoleh bahwa Proses Perumusan APBD Kabupaten Buru belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan pada beberapa tahapan dalam perumusan APBD oleh Pemerintah Daerah tidak melibatkan masyarakat. Dan juga partisipasi masyarakat yang implementasinya di aktualisasikan melalui penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Buru yang terdiri atas beberapa metode penjaringan tidak terlaksana dengan baik.
Tidak tersedia versi lain