CD-ROM

Profesionalisme birokrasi dalam proses perumusan kebijakan publik (CD)

---

Profesionalisme di era reformasi dan Otonomi Daerah merupakan keharusan yang tak bisa di tawar lagi bagi setiap birokrasi DPRD yang nota benenya merupakan sebuah lembaga perwakilan Rakyat, dalam hal ini DPRD yang merupakan tulang punggung dan tempat harapan masyarakat mengadu nasibnya dan menyampaikan aspirasinya dan itupun ntak lepas dari hakikat dari pada birokrasi yaitu sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, ini semua amat bergantung pada keprofesionalan dan kearifan birokrasi dalam merospon fenomena-fenomena yang di hadapi masyarakat serta dalam melakukan perumusan kebijakan. Dimana profesionalisme birokrasi didasarkan tiga hal utama yaitu, knowledge Atau pengatahuan, eika, Skill yang dimilikinya. Krisis yang terus berlanjut hingga hari ini menyebabkan kemiskinan semakin meluas dan mendalam, dan mengamcam proses pembangunan baik ditingkat nasional maupun di daerah. Kebijakan penanggulangan kemiskinan kurang efektif karena dua hal utama : pertama, mempunyai motivasi-motivasi politik tertentu, tidak terkoordinasi, dan/atau sebagian besar memakai pola pemberian (sharity) sehingga tidak cukup baik pertanggungjawabannya. Dalam hal ini kebijakan yang dirumuskan oleh DPRD hendaknya lebih cendrung mementngkan dan meningkatkan kesejahtraan dan kepentingan masyarakat, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terwujudkan dan terciptanya pembangunan nasional khususnya daerah yang telah diharapkan , dengan dilaksanaka Otonomi Daerah hal ini juga diharapkan kedekatan pemerintah terutama pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam menampung aspirasi yang disampaikan oleh Rakyat.
Penulis ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana profesionalisme birokrasi dalam proses perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di DPRD Kab. Pamekasan. Dan untuk menganalisis factor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat terkait dengan profesionalisme birokrasi dalam proses perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Disini peneliti menggunakan metode penelitian diskriftif kualitatif, karena dalam penelitian ini membahas pengembangan teori-teori yang secara nyata. Penelitian ini dilakukan di DPRD Kab. Pamekasan, dan populasinya seluruh anggota DEWAN di DPRD Kab. Pamekasan. Sedangkan yang diambil untuk penelitian ini, sebanyak 15 orang dari seluruh anggota DEWAN di DPRD Kab. Pamekasan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan profesionalisme birokrasi dalam proses perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di DPRD Kab. Pameksan sudah cukup profesional dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan hal ini sesuai dengan dengan rencana program penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan pada tahun 2005. Dimana program yang direncanakan lebih banyak bersifat pemberdayaan dan pemberian bantuan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih sehat.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

014 ADM2006 ROS p

Penerbit

Malang, Jatim : UNMER., 2006

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

014 ADM2006

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar