CD-ROM
Peran badan keswadayaan masyarakat (BKM) dalam membangun partisipasi warga (CD)
Skripsi yang ditulis oleh Syafii (01310105) mahasiswa Jurusan Ilmu Adm. Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang, dengan bantuan dari Dosen Pembimbing I; Dra Endang Sulistyowati, M.Si. dan Dosen Pembimbing II; Drs. Sukardi, M.Si. ini dimaksudkan untuk memahami upaya penerapan demokratisasi, partisipasi dan penguatan masyarakat sipil di suatu komunitas lokal. Isi pembahasan diangkat dari praktik-praktik partisipasi yang terjadi pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tanjung Rejo, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Melalui pembahasan atas praktik-praktik tersebut akan diperlihatkan mengenai keberagaman gagasan dan pemikiran seluruh pihak yang berkepentingan mulai dari tahap tatap muka (komunikasi) untuk memutuskan sesuatu, tahap pelaksanaan keputusan bersama di lapangan sampai pada tahap penyelenggaraan pengawasan yang melibatkan seluruh komponen warga. Pada tulisan ini diuraikan terlebih dahulu konteks-konteks permasalahan yang lebih luas yang terkait dengan gagasan partisipasi. Hal ini tidak dapat kita lepaskan dari pemikiran para pakar tetang gagasan partisipasi secara konseptual, menyangkut partisipasi dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Dari pemaparan gagasan partisipasi akan kita temukan gagasan partisipasi dalam pengertian lama sampai pada definisi partisipasi terkini yang lebih kritis. Dari gagasan ideal tetang partisipasi ditemukan praktik teknis dalam masyarakat yang kami jadikan sebagai indikator-indikator dari paraktek partisipasi, diantaranya; adanya ruang tatap muka, dialog, serta forum-forum yang memungkinkan setiap individu maupun institusi bebas berbicara tanpa ada intimidasi dari pihak lain. Dari adanya komunikasi tersebut dimungkinkan partisipasi berarti keterlibatan secara bebas warga dalam setiap proses pengambilan keputusan. Indikator lain yang ditemukan adalah adanya solidaritas sebagai modal keikutsertaan warga secara langsung dalam setiap pelaksanaan di lapangan berdasarkan keikhlasan dan kerelawanan warga, bukan karena ada unsur paksaan, ancaman bahkan karena adanya iming-iming material. Dan terakhir yang dijadikan indicator adalah terbukanya secara luas akses warga untuk mengetahui kinerja dan pengelolaan lembaga dengan lahirnya penyelengaraan transparansi dan akuntabilitas dari institusi bersangkutan. Sehingga dari indicator terakhir tersebut berimplikasi terhadap definisi gagasan partisipasi yang lebih kritis dan menghargai hak dan martabat warga. Secara singkat, penulis juga memberikan paparan tentang Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menurut penulis memiliki keterkaitan dalam mendorong lahirnya partisipasi dari warga. BKM menjadi institusi kepercayaan masyarakat setempat sebagai lembaga aspiratif, demokratis, serta partisipatif berbasiskan nilai luhur komunitas lokal.
Tidak tersedia versi lain