Perpustakaan UNMER Malang

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

CD-ROM

Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung menurut UU NO. 32 tahun 2004 (CD)

Wardhana, Nanda Jendra - Nama Orang;

Runtuhnya orde baru pada bulan Mei 1998 dengan jatuhnya Presiden Soeharto membawa perubahan yang berwujud reformasi dari segala aspek, salah satu wujudnya adalah pengamandemenan UUD 1945 yang terjadi sampai empat kali, tuntutan perubahan tersebut berakibat pula dengan diadakannya otonomi daerah yang seluas-luasnya terhadap daerah-daerah atau propinsi di Indonesia, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut terdapat sistem pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat didaerah yang bersangkutan. Hal tersebut bercermin dari kesuksesan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara langsung. Sehingga banyak daerah-daerah yang menginginkan mempunyai kepala daerah yang dipilih langsung dari rakyat di daerah yang bersangkutan.
Mekanisme aturan pelaksana juga dibuat oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 yang juga diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Aturan teknis dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 17 Tahun 2005 menjadikan suatu daerah berpegang kepada kedua aturan tersebut. Berkaitan dengan hal Pilkada langsung juga diatur tentang Upaya Hukum Pengajuan Keberatan terhadap hasil Pilkada di suatu daerah yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005
Dengan begitu kita akan mengetahui bagaimana sistem yang dipakai dalam pilkada langsung yang serentak dilakukan pada bulan juli-september 2005.


Ketersediaan
#
Perpus Pusat (L.2 R.AV) 110 HTN2005 WAR s
99050912PT
Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
110 HTN2005 WAR s
Penerbit
Malang, Jatim : UNMER., 2005
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
110 HTN2005
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UNMER Malang
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
Bachelor Ghostwriter

Tentang Kami

Perpustakaan Universitas Merdeka Malang memiliki berbagai jenis koleksi, antara lain: Fiksi, Ilmu Pengetahuan, Jurnal, Prosiding, Hasil Seminar, Kamus, Ensiklopedia, dll. Dari koleksi cetak sampai koleksi digital seperti CD-ROM, CD, VCD dan DVD. Perpustakaan Unmer juga mengumpulkan publikasi harian serials seperti surat kabar dan juga serial bulanan seperti majalah.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?