CD-ROM
Optimalisasi pendapatan asli daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada pemerintah kota Malang (CD)
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena itu penulis merumuskan tujuan penelitian yakni, untuk mengetahui efektif tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dan untuk mengetahui besarnya peranan dan kontribusi yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah.
Teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan yakni, menganalisis tingkat perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah yang nampak pada target dan realisasinya, dan upaya efektifitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam otonomi daerah.
Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang dapat dikatakan mulai efektif. Hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan dapat terealisasi. Tetapi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Kota Malang diketahui masih relatif kecil yaitu rata-rata hanya sekitar 16,94%. Sehingga perlu dilakukan upaya lagi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai undang-undang yang berlaku, agar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah bisa lebih besar dan dapat membantu menutupi kekurangan kontribusi dari bagian laba badan usah milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Tidak tersedia versi lain