CD-ROM

Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi studi di Pengadilan Negeri kabupaten Pasuruan di Bangil (CD)

---

Sebagaimana kita ketahui, bahwa tindak pidana korupsi dapat Menyebabkan kerugian pada keuangan negara, dampak yang timbul berupa pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi Tnasyarakat secara luas. Oleh karena itu di dalam tindak pidana korupsi diperlukan suatu pembuktian yang dapat meringankan terdakwa dari segala tuntutan teiah melakukan tindak pidana korupsi.
Pembuktian ini terkait dengan intbnnasi dan dokumen sehingga pembuktian dianggap sebagai proses yang sangat penring bagi Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya serta Hakim.
Dengan membuktikan maka terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa dan apabila halm itu sesuai dengan kenyataan yang ada maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.
Dalam hal ini pembuktian dalam tindak pidana korupsi dipersidangan dipergunakan oleh hakim dan membuat putusan yang sesuai dengan keadilan. Menurut pasal 26 Undang-Undang N0.20 Tahun 2001 bahwa tindak pidana korupsi di dalam sidang pengadilan didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, hal ini bertujuan agar tindak pidana korupsi tidak sampai merugikan keuangan negara dan perekonomian masyarakat agar tidak menjadi lebih parah lagi. Tindak pidana korupsi yang terjadi didalam masyarakat bukan saja karena adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

038 PDN2005 HAD p

Penerbit

Malang, Jatim : UNMER., 2005

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

038 PDN2005

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar