Pemulihan lingkungan di bidang kehutanan : Tionjauan hukum pidana berbasis ke…

Krisis multidimensi akibat kerusakan hutan dan lingkungan berdampak pada kerusakan ekologi, yang berakibat pada kerugian sosial serta ekonomi dalam jangka waktu yang sangat lama. Untuk itu harus ada peraturan pemerintah sebagai pedoman dalam menentukan penilaian atas kerusakan lingkungan, merehabilitasi dan mengawasi pemulihan hutan dan lingkungan tersebut. Buku ini menyajikan argumen yang m…

Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia

Edisi

Ed. ke - 1

ISBN/ISSN

978-602-8730-03-7

Deskripsi Fisik

xxvi ; 232 hal. ; ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.48 TUM p

Tradisi peumeunab & seumeuleung : sebagai budaya kerajaan negeri daya - Kajia…

Edisi

Cet 1

ISBN/ISSN

978-623-7936-94-7

Deskripsi Fisik

xiii, 224 hal. : ilus : 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

390 NUR t

Manajemen Pelayanan Publik

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-328-153-9

Deskripsi Fisik

xii : 266 hal ; tab ; ilus ; 23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.63

Kebijakan Publik Dan Kekuasaan Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-506-041-5

Deskripsi Fisik

x, 228 hal. : ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.34 BAH k

Teori Organisasi Pemerintahan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-328-636-7

Deskripsi Fisik

viii ; 366 hal. ; ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.14 WAS t

Psikologi Komunitas : Peran Aktif Psikologi untuk Masyarakat

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-506-036-1

Deskripsi Fisik

x ; 216 hal. ; ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

302.14 MEG p

Teknik-Teknik Konseling Yang Efektif

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-506-037-8

Deskripsi Fisik

x, 280 hal. : ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

371.4 NUR t

Hukum Ruang Angkasa

Dalam perkembangannya, kegiatan keruangangkasaan tidak hanya terbatas untuk tujuan militer dan riset keilmuan, tetapi meluas ke bidang lain, seperti telekomunikasi, penyiaran, metereologi, dan penginderaan jarak jauh. Hukum ruang angkasa telah menjadi sistem hukum baru berbasis teknologi yang merupakan cabang dari hukum internasional. Hukum ruang angkasa bukan hanya didasarkan atas prinsip-…

Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Hadi Tjahjanto, mengemban amanat dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pendaftaran tanah sistematis lengkap. Percepatan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari Pasal 19 UU Pokok-Pokok Agraria. Implementasi dari kegiatan pendaftaran tanah merupakan pelaksanaan dari hukum agraria/pertanahan yang pada haki…