Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Kecerdasan Buatan Dalam Lingkup Pendidik…

Perkembangan teknologi yang pesat membawa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sebagai salah satu inovasi terdepan yang memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memberikan akses yang lebih luas terhadap bahan ajar, serta m…

Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Klausula Baku Pada Tiket Terkait P…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penumpang terkait klausula baku pada tiket penerbangan, khususnya dalam konteks pembatalan penerbangan. Klausula baku sering kali dipakai oleh maskapai untuk membatasi tanggung jawab mereka, yang dapat menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis yur…

Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum (Tin…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

109 PDT2025 LAK e

Efektivitas Pengawasan Berkala Oleh Upt Perlindungan Konsumen Malang Terhadap…

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pengawasan berkala oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap pelaku usaha yang belum memiliki SPPT-SNI, termasuk kendala dan upaya dalam pengawasan SPPT-SNI. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancaea dan dokumentasi. Hasi…

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Bagi Kred…

Putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah konsep parate eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kreditur terhadap objek jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa cidera janji harus ditentukan melalui kesepakatan atau suatu upaya hukum dan apabila debitur tidak menyetujui cidera janji dan eksekusi jaminan fidusia, maka eksekusi dilakukan melalui …

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Yang Diunggah Di Platform X Sebagai D…

Seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan teknologi telah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, terutama di dalam abad ke 20. Terdapat banyak inovasi baru dan perkembangan pada teknologi yang ditemukan sebelumnya, salah satunya merupakan kecerdasan buatan atau AI. Grok, salah satu sistem Generative AI, telah menyebabkan keributan sejak perusahaan mereka mengumumkan bahwa sistem tersebu…

Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Kl…

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya kloning suara, telah membuka peluang besar di dunia periklanan namun juga menimbulkan ancaman serius terhadap privasi dan hak individu. Kloning suara memungkinkan duplikasi identitas vokal seseorang tanpa izin, yang berpotensi merugikan secara materiil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan…

Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Putusan Kasasi…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 1055/K/Pdt/2023 terkait penetapan ayah biologis terhadap anak luar kawin tanpa dukungan bukti tes DNA, serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap sistem pembuktian dan pengakuan status anak luar kawin dalam hukum perdata Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian…

Implementasi kewajiban sertifikasi halal berdasarkan pasal 4 undang-undang no…

Penelitian ini membahas implementasi kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Batu. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan sertifikasi halal dan kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan…

Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran A…

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam menjaga keselamatan dan hak-hak masyarakat sebagai pengguna barang dan/atau jasa, termasuk pada alat elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap peredaran alat elektronik yang tidak layak edar, khususnya melalui peran UPT Perlindung…