Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Efektivitas Program JKN di Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan No. 99 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Malang serta menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam efektivitas Program JKN di …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Blitar yang tinggal di rumah yang belum layak atau dikatakan menempati rumah tidak layak huni. Sedangkan rumah layak huni merupakan hak dari setiap warga negara. Untuk itu peran Pemerintah dalam memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat sangat penting agar masyarakat mampu menghuni rumah yan…
Penelitian ini berj udul Penguatan kinerja Aparat Pengawas I nternal Pemerintah (Studi evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian I ntern Pemerintah di Kabupaten Kutai Timur) . Untuk mengetahui dan menganalisis Penguatan kinerja Aparat Pengawas I nternal Pemerintah di Kabupaten Kutai Timur. Untuk mengetahui dan menga…
Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Proses Pemberian Rekomendasi Keterangan Usaha di kantor camat Selopuro berdasarkan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik dan untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi Kebijakan Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam…
Tambahan penghasilan pegawai (TPP) merupakan tambahan yang diberikan kepada ASN yang dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja. Tunjangan kinerja daerah merupakan penyempurnaan dari tunjangan yang telah ada dan akan menjadi satu tunjangan yang spesifik untuk memacu kinerja dan sekaligus menjamin keadilan dalam pemberian tunjangan. Upaya untuk dapat meningkatkan kin…
Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaiakan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa. Antara partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara mand…
Reformasi birokrasi dalam penempatan aparatur Pegawai Negeri Sipil pada suatu jabatan administrator pada umumnya belum menerapkan apa yang diamanahkan oleh UU No.5 Tahun 2014 terutama dalam menerapkan prinsip-prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Aturan Hukum. Hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada prasurvey yang dilakukan di lingkungan Pemer…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penertiban minuman beralkohol di Kota Malang yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, serta menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan penertiban minuman beralkohol di Kota Malang yang dilaks…