Ditapis dengan
Pelelangan barang jaminan oleh perusahaan umum pegadaian apabila debitur wanp…
PERUM Pegadaian dikenal karena kelonggaran dan kesederhanaan dalam memberikan kredit, hal itu sangat diperlukan demi perlindungan terhadap rakyat kecil. PERUM Pegadaian dalam memberikan pinjamannya dilakukan dengan cara gadai, dimana adanya barang yang diikat sebagai jaminan. Perjanjian yang dilakukan antara debitur dan kreditur dalam hal ini Perusahaan Umum Pegadaian dilakukan secara tertulis,…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 101 PDT2005 WAH p
Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan penerapan standar mutu pada…
Selama ini belum ada aturan hukum yang mengatur tentang depot isi ulang/ air minum isi ulang. Hal ini menyebabkan pemantauan air yang diperjualbelikan sulit dilakukan setiap saat. Karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai hal ini maka belum diketahui secara pasti siapa yang paling bertanggung jawab atas kepemilikan depot air minum isi ulang dan keamanan produknya bagi konsumen. Berbeda den…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100 PDT2005 SIM p
Peranan visum et repertum dalam tindak pidana kekerasan seksual menurut undan…
Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, dapat disampaikan penulis bahwa Visum et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter yang dibuat berdasarkan sumpah, tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti (tubuh) yang diperiksanya, serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut, guna kepentingan peradilan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 130 PDN2005 BIN p
Upaya Kejaksaan dalam mengawasi terpidana pelepasan bersyarat (studi di Kejak…
Negara Indonesia sebagai negara merdeka masih menghormati hak azasi manusia. Salah satu bentuk bahwa negara Indonesia menghormati hak Azasi manusia yang melekat pada setiap warga dalam bidang hukum, khususnya Hukum Pidana yang menyangkut Terpidana yang diberikan pelepasan bersyarat tercantum dalam pasal 15 ayat 1 KUHP yang pemberlakuannya tidak pandang bulu, sekalipun warga tersebut seorang ter…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 129 PDN2005 MAR u
Upaya penyerahan kembali penjahat pelarian melalui sarana ekstradisi (studi k…
Dewasa ini kejahatan sering terjadi dimana-mana seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan selalu mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari tahun ke tahun, baik yang berskala regional maupun transnasional. Kejahatan yang berdimensi internasional ataupun kejahatan-kejahatan yang akibatnya telah melibatkan kepentingan dua negara atau lebih, dewasa ini semakin dikenal oleh…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 128 PDN2005 PAT u
Peranan viktimologi dalam mengungkap hak-hak korban tindak pidana perkosaan (…
Viktimologi berasal dari kata viktima yang berarti “korban” dan logos yang berarti “ilmu pengetahuan ilmiah”, jadi pengertian viktimologi ilmu yang mempelajari tentang korban tindak kejahatan dan membahas permasalahan korban dengan segala aspeknya. Perkosaan adalah perbuatan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. P…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 127 PDN2005 RUS p
Tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan pemilu tahun 2004 dan proses penyidika…
Pemilu yang seharusnya sebagai sarana bagi rakyat untuk mengeluarkan aspirasinya pada saat sekarang ini tetap saja ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan hal-hal yang merugikan rakyat sehingga pada akhirnya merugikan rakyat sendiri. Maka untuk itulah upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pemilu perlu ditingkatkan agar tidak lagi merugikan rakyat. Pelaku dari …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 126 PDN2005 MAH a
Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan (studi di Penga…
Kalau kita lihat penerapan sanksi pidana yang berlaku di Indonesia ini sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang ketentuan pokok lingkungan hidup, dilihat dari kenyataannya adalah kurang efektif. Dikatakan demikian bahwa antara sanksi yang dijatuhkan dan kerugian yang menimpa masyarakat tidak ada keseimbangan, yang kedua bahwa walau sudah ada peraturan yang mengatur tentang lingkung…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 125 PDN2005 SET p
Pengaruh lingkungan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh remaja (studi …
Disini pertimbangan psikologis yang dimaksud adalah bahwa kasih sayang merupakan kebutuhan pokok dalam menuntut pemenuhan pribadi seseorang sedini mungkin sebagai modal utama bagi perkembangan jiwanya (remaja). Dari sini dapat kita telusuri penyebab utamanya adalah faktor lingkungan .yang selama ini melingkupi individu atau kelompok sosialnya. Selain itu juga masih tergantung pada pengaruh yang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 124 PDN2005 ANG p
Penerapan UU No. 41 tahun 1999 dalam menangani tindak pidana illegal logging …
Salah satu permasalahan yang sangat krusial dibidang lingkungan hidup, khususnya kehutanan, adalah permasalahan penebangan liar serta akibatnya terhadap kerugian kekayaan negara atau yang lebih dikenal dengan istilah illegal logging. Illegal logging saat ini bukan hanya merupakan masalah internal bangsa akan tetapi telah menjadi isu global, karena illegal logging mempunyai dampak yang multidime…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 123 PDN2005 WIB p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah