Realisasi bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka sesuai dengan pasal 5…

Penulisan ini bertujuan untuk 1) mengetahui efektivitas dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka yang kurang mampu dalam perkara pidana. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sebagai penyidik dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka tersebut. Dari hasil temuan di…

Penerapan pasal 282 KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan berkaitan denga…

Perkembangan masyarakat dewasa ini membawa masyarakat untuk mencari sebuah alternatif hiburan yang beragam. Penawaran dari apa yang diperjual belikan akan semakin beragam pula. Dari mulai yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Salah satu contoh yang bersifat negatif adalah VCD porno. VCD porno dianggap sebagai sebuah penawaran yang menguntungkan oleh para penjual, baik itu yang…

Upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang disebabkan …

Bahwa dalam penelitian ini penulis membahasa masalah pelanggaran lalu lintas, karena merupakan salah satu dan bentuk permasalahan yang harus dan selalu dihadapi oleh negara kita, terutama untuk daerah-daerah kota besar yang mempunyai daya serap yang tinggi terhadap budaya-budaya baru yang kemudian melahirkan suatu bentuk teknologi yang modern. Oleh karena itu penelitian ini penulis memilih judu…

Hak hadhanah atas anak sebagai akibat perceraian (studi di Pengadilan Agama J…

Sebuah keluarga yang bahagia adalah merupakan dambaan setiap orang yang melakukan perkawinan. Tetapi kebahagiaan itu belumlah sempurna jika dalam suatu keluarga tidak ada kehadiran seorang anak dan suasana keluarga yang bahagia. Tersebut dapat menjadi tidak bahagia akibat terjadinya perceraian antara suami dan istri, hal ini karena tidak adanya kecocokan lagi diantara keduanya, atau adanya suat…

Peran partai politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik di masyarak…

Penulis adalah Mohammad Faisol dengan Nomor Pokok Mahasiswa 00100193, mahasiswa yang sedang belajar di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang melaksanakan penelitian ini hampir satu tahun lamanya. Penulis bersyukur dalam menyelesaikan skripsi ini didampingi oleh dua dosen pembimbing yang kapasitas intelektualnya tidak diragukan lagi yaiti pembimbing I adalah Sita Agustina S, SH,MS dan pembim…

Kedudukan dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pem…

Pergantian nama dari Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa bukan tanpa alasan, hal itu terjadi karena ternyata pada kenyataannya Badan Perwakilan Desa melakukan dualisme kepemimpinan di desa dengan kata lain Badan Perwakilan Desa sering bertindak sewenang-wenang terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga seringkali terjadi konflik yang berkepanjangan antara Badan Per…

Agar Suami tidak selingkuh

Edisi

-

ISBN/ISSN

978--979-1355-17-9

Deskripsi Fisik

vii, 87 hal.; 110 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

150 UW a

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor : studi di PT. Multi Guna Motor Malan…

Perjanjian sewa beli hingga saat ini diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/1980. Dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/1980 ditegaskan bahwa perjanjian sewa beli merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli, tetapi pembeli memiliki hak sebagai penyewa selama perjanjian berlangsung. Perjanjian yang dilakukan pada PT. Multi Guna Motor st…

Pembagian warisan menurut hukum adat islam masyarakat Batak Toba : studi pada…

Dalam suatu pewarisan tidak dapat terlepas dari adanya suatu hubungan perkawinan dan kekerabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi perselisihan atau permasalahan dalam pewarisan tersebut dapat diatasi dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau menurut ketentuan hukum waris adat yang berlaku, masalah waris tidak berarti waris se…

Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan surat kematian menurut UU No.1 tahun19…

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 merumuskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagian kekal dan abadi. Dalam pasal 22 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan : Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat7 untuk melangsungk…