Tulisan dalam buku ini setidaknya mengandung substansi secara historis, sosiologis, yuridis, kepenjaraan, pemasyarakatan, praktik penegakan hukum, dan lain-lain, serta kebijakan hukum pidana dan pelaksanaan pidana. Disadari bersama, sejak dahulu terbit ketentuan-ketentuan dalam rangka perwujudan Sistem Pemasyarakatan bahkan juga pembaruan KUHP, SPPA, dan KUHAP serta Undang-Undang Pemasyarakatan…
Pembuktian menjadi tahapan yang paling penting dan krusial karena dengan dasar kesalahan dan pembuktian yang dapat dibuktikan dengan meyakinkan atau kesalahan tidak terbukti sehingga seorang yang sebelumnya telah disangkakan dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Indonesia sendiri meskipun sistem hukumnya adalah menyerupai civil law, tetapi sistem hukum acara pidananya memiliki kara…
Buku yang berjudul tindak pidana pelayanan pertanahan dan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum ini merupakan salah satu wujud keprihatin kita dalam melihat banyaknya para pelaksana kementrian Agraria dan tata ruang/badan pertanahan Nasional
UU RI No. 1 Tahun 2024 ini semakin menyempurnakan norma dan melengkapi materi yang diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11l Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma dimaksud meliputi: 1. alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;2…
Penelitian ini mengeksplorasi pertimbangan hukum dan pajak yang multifaset terkait warisan tanah secara teliti, pada studi ini juga mengkaji kerangka hukum yang ada mengenai warisan tanah dan dinamika kepemilikan bersama di antara para ahli waris. Selanjutnya, proposal ini mengulas dampak pajak dari transfer kepemilikan tanah melalui warisan, termasuk mekanisme untuk mendapatkan pembebasan…
Penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia dibatasi berdasarkan asas nasionalitas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang hanya memperbolehkan WNA menggunakan tanah melalui hak pakai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum normatif bagi WNA pemegang hak pakai tanah dalam perjanjian jual beli pr…
Unjuk rasa merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilindungi oleh hukum sebagai perwujudan kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Namun, dalam praktiknya, aksi unjuk rasa tidak jarang berujung pada penindakan hukum terhadap peserta aksi yang diduga melakukan tindak pidana perusakan, sehingga menempatkan mereka pada posisi sebagai tersangka yang berpotensi mengalami …