Perlindungan hukum oleh komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) terhadap an…

Berbicara mengenai hak anak tentunya tidak bisa dipisahkan dari Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi selama 12 tahun, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keppres R.I. No. 36 tahun 1990, Indonesia belum mempunyai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang berorientasi pada Konvensi Hak-hak Anak. Penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh oran…

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak dan upaya penyelesaiannya (studi …

Penanganan perkara anak yang tidak ada perbedaanya dengan perkara orang dewasa dirasa tidak tepat karena akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan, seperti mendapat tekanan dalam pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung, yang dapat mempengaruhi sikap mentalnya. Keadaan dan kepentingan anak kadang-kadang diabaikan tanpa ada perlakuan khusus, lebih-lebih jika anak tersebut untuk memperta…

Tinjauan yuridis terhadap eksploitasi anak oleh orang tua menurut UU No.23 Th…

Eksploitasi mempunyai arti umum suatu usaha dalam mengeruk kekayaan atau memeras suatu tenaga, dimana dalam hal ini selalu menghasilkan dampak negatif. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur yang belum berusia 1…

Optimalisasi peran kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi (studi di …

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara. Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi sudah bersifat transnasional. Korupsi juga dapat diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena tel…

Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan Kasus Pengedar Narkotika (S…

Mochammad Yoesuf, Hukum Pidana, Universitas Merdeka Malang, PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENUNTUTAN KASUS PENGEDAR NARKOBA (Studi di Kejaksaan Negeri Kepanjen) Pembimbing I, H. Muhari Agus S, S.H., M.Hum. , Pembimbing II, H. Qomaruddin Husni, S.H., M.Hum. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana para aparat penegak hukum dalam mengatasi masalah pengedar na…

Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Perta…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1.81 MB.; Pdf File

Judul Seri

-

No. Panggil

019 PDN2014 BAW p

Pertimbangan Hukum Dalam Pelaksanaan Hukuman Kepada Narapidana Wanita yang Se…

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman kepada Narapidana yang sedang hamil dalam kasus Narkotika dicakup dari beberapa peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang No 35 Nomor 2009 tentang Narkotika serta KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 10. Dalam menjatuhkan pidana kepada wanita Hamil dalam kasus Narkotika itu sendiri sama hukumannya dengan wanita normal lainnya tetap…

Pelanggaran Hak Asasi Terhadap Jurnalis Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Te…

Skripsi ini membahas pelanggaran hak asasi terhadap jurnalis ditinjau dari UU no 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU no 40 tahun 1999 tentang PERS. Latar belakang yang digunakan adalah terlalu banyaknya pelanggaran hak asasi yang terjadi terhadap jurnalis dalam melakukan profesinya terlebih lagi pelaku dari pelanggaran hak asasi ini yaitu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merasa kenyam…

Hubungan Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (…

Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, maka tugas para penegak hukum atau para pelaksana hukum baik itu Jaksa, Hakim, Pembela dan Petugas Permasyarakatan harus lebih ekstra lagi dalam menangani kasus pengedaran uang palsu tersebut. Dan hubungan penyidik dan penuntut umum sangatlah dibutuhk…

Pertanggungjawaban Pidana Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Publik Dala…

Skripsi ini berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PUBLIK DALAM BENTUK VISA KUNJUNGAN UNTUK WARGA NEGARA AFGHANISTAN STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG” Dengan penulisan skripsi ini yang menjadi latar belakang pemilihan judul adalah bahwa maraknya fenomena kejahatan dilingkungan keimigrasian, khususnya pemalsuan dokumen pelengkap imigrasi, ya…