Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum. Kasus terbaru yakni pemusnahan barang milik konten kreator Ibrahim Jo yakni props atau rokok tiruan yang mengungkapkan adanya celah dalam pelaksanaan prosedur yang dapat merugikan individu. Pemusnahan dilakukan tanpa konfirmasi memadai, mengindikasikan perlunya peningkatan transparansi, a…
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran kepolisian sektor Batu Kota dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil wawancara dengan narasumber, ditemukan bahwa kepolisian sektor Batu Kota memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum terkait narkotik…
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap orang yang mengangkut Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT)/ rokok ilegal. Rumusan masalah, yaitu: 1) Apakah pertimbangan Hakim dalam memutus perbuatan mengangkut BKC HT (rokok) ilegal dalam Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mlg? 2) Bagaimana ketentuan pengaturan pengangkutan BKC HT (r…
Kepolisian Resor Barito Selatan memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana perjudian di Kabupaten Barito Selatan, khususnya dalam konteks acara keagamaan Wara. Dalam upaya memberantas praktik perjudian, kepolisian melakukan berbagai langkah seperti patroli rutin, peningkatan kegiatan intelijen, serta sosialisasi mengenai dampak negatif perjudian kepada masyarakat. Namun, terdapa…
ABSTRAK Secara medis, aborsi adalah proses mengeluarkan janin yang tidak dapat bertahan hidup dari kandungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif hak asasi manusia dan dasar hukum tentang abortus provocatus di Indonesia. Dari sudut pandang hak asasi manusia, agar dapat mengidentifikasi hak-hak ibu dan anak, terhadap tindakan ter…
Penelitian ini berfokus kepada implementasi penerapan Pasal 20 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai predatory pricing dalam praktek flash sale pada platform E-commerce. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganggap hukum sebagai bangunan struktur sistem norma. Predatory pricing dalam konteks fla…
Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap perlindungan pemilik merek dari praktik penjualan tanpa hak di marketplace oleh tukang sablon (studi kasus di Kota Blitar). Dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya masih te…
Pasal 127 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur tentang pembuahan di luar rahim hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan hasil pembuahan harus ditanamkan kembali ke rahim istri. Akan tetapi, di lapangan hasil pembuahan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri ditanamkan ke dalam rahim wanita lain. Rumusan masa…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberian voucher diskon pada layanan GOJEK dalam kaitannya dengan predatory pricing apabila ditinjau dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 serta implikasi hukum bagi layanan GOJEK yang diduga melakukan praktek predatory pricing melalui voucher diskon. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekat…
Penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 65 Ayat (1) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terkait dengan penyalahgunaan data pribadi sebagai kontak darurat dalam pinjaman online. Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, intinya mengatur mengenai kewajiban pemrosesan data pribadi berdasarkan persetujuan pemili…