Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 8 UndangUndang Nomor .8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam konteks peredaran kosmetik yang tidak memiliki label izin edar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya. Pasal tersebut memuat larangan bagi pelaku usaha untuk memperjualbelikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku…
Penggabungan perseroan terbatas (merger) merupakan strategi umum yang digunakan oleh perusahaan untuk memperbesar pangsa pasar dan efisiensi usaha. Namun, di balik manfaat ekonominya, merger juga dapat menimbulkan risiko persaingan usaha yang tidak sehat, terutama jika pelaksanaannya tidak disertai dengan pengawasan yang ketat. Kondisi ini dapat memicu dominasi pasar oleh pelaku usaha tert…
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan serta pengawasan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) di Kota Malang dengan mengacu pada UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Latar belakang penelitian ini muncul akibat meningkatnya jumlah WNA yang datang ke Indonesia, khususnya ke Kota Malang, yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan keimigrasian sep…
Program Pemerintah untuk menyelenggarakan proses pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebagai upaya untuk mempercepat pemberian perlindungan hukum hak milik atas tanah sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi program Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan hambat…
Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia kerap menghadapi persoalan ketidakkonsistenan dalam penerapan pasal dan penggunaan alat bukti. Salah satu instrumen penting dalam pembuktian kasus narkotika adalah tes urine. Namun, praktik di pengadilan menunjukkan bahwa tes urine tidak selalu dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara. Penelitian ini bertujuan…
Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membuka ruang luas bagi penyebaran konten, termasuk materi pornografi, melalui media sosial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena berdampak pada nilai-nilai moral dan hukum di masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran materi pornografi melalui media sosial menjadi penting untuk dianalisis, khususnya terkait ketepatan penerap…
Perdagangan hewan di Indonesia, khususnya anjing untuk konsumsi, sebagian besar dilakukan tanpa menyertakan Sertifikat Veteriner sehingga dapat menimbulkan risiko kesehatan masyarakat seperti penularan zoonosis dan melanggar hukum perlindungan konsumen. Salah satunya di Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 61/PID.SUS/2022/PN.SKH, di mana terbukti Terdakwa telah memasukkan anjing dari wilayah …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 11 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia terhadap benda bergerak, dengan studi kasus di Koperasi WETA, Wagir, Kabupaten Malang. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan langkah hukum penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur, terutama …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja di Cafe Gadta, Morstein, dan Pojok Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian empiris, yang mengkaji hubungan antara norma hukum dan praktik di l…
Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen terhadap penjual dalam transaksi jual beli online melalui social commerce, dengan fokus pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap penjual serta bagaimana tanggung jawab penjual terhadap konsumen. Social commerce sebagai bentuk modern perdagangan digital telah memberikan kemudahan transaksi, tet…