Ekonomi Rekayasa : Disertai peneyelesaian dengan spreadsheet

Edisi

Ed. Ke - 1

ISBN/ISSN

978-978-29-3571-4

Deskripsi Fisik

xx,236 hal, : ilus, : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330 MAN e

Hukum Agraria Indonesia

Edisi

Ed. 2 Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-391-192-4

Deskripsi Fisik

xi, 399 hal. ; ilus. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 ARB h

Politik Pendidikan Nasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-25-4853-2

Deskripsi Fisik

251 hal. : ilus, ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

418 RIF p

Kesadaran Nasional dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-1283-557

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

959.802 MUL k

Ilmu Informasi Komunikasi, Dan Kepustakaan

Edisi

Ed. ke - 2

ISBN/ISSN

978-602-217-861-3

Deskripsi Fisik

xvi, 277 hal : ilus ;23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

020.1 YUS i

Panduan Praktis Menghitung BIaya Bangunan

Edisi

Ed. ke - 1

ISBN/ISSN

978-623-01-4226-0

Deskripsi Fisik

viii, 152 hal. : ilus ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

624.029 MAN p

Analisis Laporan Keuangan Proyeksi Dan Valuasi Saham

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-181-122-6

Deskripsi Fisik

xiv, 166 hal : ilus ; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Analisis Yuridis Pengaturan Fpic (Free, Prior, Informed, Consent) Pada Pasal …

Laporan Komnas HAM 2022 mencatat bahwa seringkali terjadi konflik antara masyarakat dengan wilayah konsesi investasi, termasuk kasus Pulau Rempang dan Desa Wadas, menunjukkan problem hukum dalam perlindungan hak masyarakat adat dan lokal dalam konteks investasi. Pasal 15 huruf d UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan penanam modal "menghormati tradisi budaya masyarakat sek…

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 583/Pdt.P/2016/Pn.Sby Tenta…

Penelitian ini merupakan upaya untuk menjelaskan mengenai permasalahan penyempurnaan jenis kelamin (pergantian jenis) kelamin bagi penderita dysphoria gender (disporia gender) atau disebut dengan istilah transeksual yaitu bentuk gangguan identitas gender berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor perkara 583/Pdt.P/2016/PN.Sby kemudian terfoku…

Implementasi Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkaw…

Perkawinan sebagai institusi hukum dan sosial di Indonesia mensyaratkan adanya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tradisi perkawinan adat yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, salah satunya praktik kawin tangkap yang masih dijumpai pada masya…