Rehabilitasi Bendungan dan Reservoir (I) : Konsep Serta Implementasi

Edisi

Ed. ke - 1

ISBN/ISSN

978-623-01-1716-9

Deskripsi Fisik

xxxviii ; 430 hal. ; ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

627.8 HAD r

Analisis Keandalan Struktur

Edisi

Ed. ke - 1

ISBN/ISSN

978-623-01-0415-2

Deskripsi Fisik

xvi ; 380 hal. ; ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

624.171 HAT a

Analisis Yuridis Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia Di Indonesia

Kekerasan Seksual sering terjadi di lingkungan masyarakat, seringkali korban dari kekerasan seksual adalah anak. Dalam peraturan terhadap kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa diberi sanksi dengan hukuman pokok berupa pemidanaan dan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa kebiri kimia untuk pelaku yang melakukan perbuatannya lebih dari sekali ataupun korban dari …

Peran Bea Cukai Dalam Menyelesaikan Perdagangan Rokok Pita Cukai Palsu (Stud…

Penelitian ini berjudul “Peran Bea Cukai dalam Menyelesaikan Perdagangan Rokok Pita Cukai Palsu (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Malang)” Pengendalian dan penegakan hukum yang efektif dapat mencegah dan mengatasi peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Peredaran rokok ilegal dapat mengurangi penerimaan cukai tembakau oleh pemerin…

Kewenangan Bawaslu Dalam Penegakan Tindak Pidana Politik Uang (Studi Kasus Di…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

023 PDN2025 FAT k

Implementasi Pasal 54 Dan 55 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait pendampingan tersangka oleh penasehat hukum di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum, terutama bagi tersangka yang berpotensi mengalami pelanggaran hak selama penyidikan. Pe…

Analisis Yuridis Terhadap Larangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang …

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap lebih tinggi dari orang atau badan hukum perdata, dimana Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor: 24/PUU-XXII/2024 membatasi kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukan peninjauan kembali, namun dalam putusan tersebut tidak memenuhi asas keadilan prosedural dan asas kepastian yang digunakan di muka pengadilan, bahwa setia…

Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyel…

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap pelayanan penyandang kemiskinan. 2) untuk mengetahui dan mengidentifikasi apa saja hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraa…

Kajian Penangkapan Orang Pelaku Tindak Pidana Fitnah Atas Dasar Keterangan Mi…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penangkapan orang atas dasar keterangan mistis di Desa Romnus Kec, Wuarlabobar, Kabupaten Tanimbar, dengan tinjauan terhadap perspektif hukum positif dan hukum adat. Dalam masyarakat tradisional, keterangan mistis sering digunakan sebagai dasar untuk menuduh seseorang terlibat dalam perbuatan yang dianggap merugikan atau bertentangan deng…

Analisis Yuridis Pengaturan Rehabilitasi Sebagai Bagian Dari Keadilan Restora…

Penyalahgunaan Narkotika merupakan sebuah masalah yang kompleks. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang tidak hanya menitikberatkan pada pemberantasan penyalahgunaan narkotika tetapi juga menyediakan upaya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. Rehabilitasi sebagai bagian dari keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan pelak…