Tindakan demosi pekerja oleh perusahaan akibat pelanggaran syarat-syarat kerj…

Demosi ialah perubahan jabatan pada tingkatan di bawahnya, tindakan demosi bukan Cuma berdampak pada posisi dan gaji pekerja, namun juga berdampak pada motivasi dan psikologi tenaga kerja. Demosi tidak ditetapkan secara eksplisit pada Undangundang, oleh karenanya pihak perusahaan dapat mengatur sendiri mengenai peraturan demosi, baik dalam peraturan perusahaan maupun kontrak kerja sama. Rise…

Kepastian Hukum Pendaftaran Merek Rokok Sebagai Administrasi Fiskal

Pokok masalah penelitian ini adalah kepastian hukum pendaftaran merek rokok sebagai administrasi fiskal. Rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana kepastian hukum pendaftaran merek rokok berdasarkan UU Merek dan kepastian hukum pendaftaran merek sebagai administrasi fiskal dan Bagaimana kesesuaian pendaftaran merek rokok di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan pendaftaran merek rokok se…

Tinjauan yuridis kepemilikan hak atas tanah timbul di sungai di tinjau dari p…

S Penelitian ini membahas konflik norma hukum terkait kepemilikan tanah timbul antara Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Penetapan Hak Atas Tanah. Tanah timbul, yang terbentuk secara alami atau buatan, sering memicu sengketa hukum akibat ketidakjelasan statusnya. Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2011, tanah timbul …

Implementasi hukum perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cuk…

Penelitian اini اbertujuan اuntuk اmenganalisis اimplementasi اhukumا perlindungan اkonsumen اterhadap اrokok اilegal اtanpa اpita اcukai اdi اKotaا Malang, اyang اditinjau اberdasarkan اUndang-Undang اNo. ا39 اTahun ا2007ا tentang اCukai. اRokok اilegal اtanpa اpita اcukai اmenjadi اsalah اsatuا permasalahanاyangاmerugikanاbaikاdariاsisiاekonomiاm…

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Terkait Penahanan Ijazah Ditinjau Menurut…

Penahanan ijazah sebagai bentuk jaminan dalam hubungan kerja telah menjadi praktik yang kerap menimbulkan polemik di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan praktik tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenaga…

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha (Merchant) Yang Dirugikan Akibat Pe…

Teknologi merupakan suatu penerapan ilmu yang mempermudah untuk membantu aktivitas didalam masyarakat. Salah satu contoh teknologi yang membantu manusia saat ini adalah pengunaan internet. Banyak perusahaan besar memanfaatkan penggunaan internet untuk mencari keuntungan yang dimanfaatkan oleh beberapa sebagian masyarakat. Salah satu contoh adalah pelaku usaha online (merchant) didalam mela…

Efektivitas Pasal 62 Keputusan Menteri Perhubungan No.Km 35 Tahun 2003 Tentan…

Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 62 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. Pasal tersebut menetapkan kewajiban bagi perusahaan angkutan umum untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang sebagai konsumen jasa transportasi. Namun, ting…

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kontak Darurat Dalam Perjanjian Pinjaman Online

Kontak darurat merupakan nomor yang digunakan sebagai nomor yang digunakan sebagai penghubung antara peminjam dengan pengelola pinjaman online. Kontak darurat ini biasanya dimiliki oleh kerabat, keluarga, atau teman peminjam. Pencantuman nomor dalam kontak darurat seharusnya memiliki persetujuan dari pemilik nomor. Pencantuman nomor dalam kontak darurat menimbulkan perlindungan hukum dan …

Era baru manajemen (I)

Edisi

Ed. Ke - 9.

ISBN/ISSN

978-979-061-352-2

Deskripsi Fisik

xxviii, 320 hal.: ilus.; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

658 DAF e-I

Fundamentals of Financial Management : Dasar-dasar Manajemen Keuangan

Edisi

Ed. ke-10

ISBN/ISSN

979-691-307-0

Deskripsi Fisik

xii ; 684 hal.: ilus.; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

658.15 EUG f