Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi hukum tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang no 31 tahun 1999 juncto UndangUndang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini sering terjadi bahkan hampir setiap tahun di indonesia, contohnya adalah (putusan no. 30/pid.sus-tpk/2020/pn.jkt). Metotde penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, …
Sistematisasi pengaturan secara holistik mengenai hak atas pemulihan berupa rehabilitasi mental dan sosial bagi korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangatlah penting dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud berupaya untuk memulihkan kondisi korban, baik…
Penerapan tindak pidana kealpaan kerap kali di kaitkan dengan kecelakaan lalu lintas. Hal ini karena ada anggapan bahwa semua kecelakaan yang terjadi di dalam lalu lintas terjadi bukan karena kehendak dari suatu pihak, melainkan ada unsur tidak sengaja atau kelalaian dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Pada kasus di putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Mam. Bahwa terdakwa atas nama …
Penelitian ini mengkaji Implementasi Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/III/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi di Portal Berita Jawa Pos Radar Malang). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pedoman pemberitaan terkait tindak dan upaya bunuh diri oleh portal berita Jaw…
Pada era modern ini, perkembangan teknologi informasi khususnya perdagangan elektronik (e-commerce) sebagai pendorong utama kemajuan bisnis digital di Indonesia. E-commerce memungkinkan transaksi jual beli barang dan jasa secara online, memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi konsumen. Namun, membawa risiko terkait keamanan data pribadi seperti kegagalan dalam perlindungan da…
Tradisi kawin tangkap adalah suatu praktik pernikahan yang umumnya melibatkan penangkapan calon mempelai wanita oleh calon mempelai pria atau kelompoknya. Tradisi ini telah menjadi subjek kontroversi karena melibatkan unsur paksaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai catatan, praktik praktik seperti ini sering kali tidak sah secara hukum dan dapat melanggar hukum hak asasi manusia. …