Skripsi ini menelaah tanggung jawab hukum platform distribusi gim digital (seperti Steam) atas konten bermuatan pornografi menurut sistem hukum Indonesia. Latar belakang penelitian didasari oleh ekspansi pasar gim Indonesia yang signifikan dan pergeseran model distribusi ke digital, di mana platform global dengan kebijakan konten yang permisif memungkinkan beredarnya gim berkonteks dewasa …
Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan balap liar. Di wilayah hukum Polres Malang, pembubaran balap liar oleh masyarakat tidak jarang berujung pada tindakan kekerasan berupa pengeroyokan, perusakan, dan intimidasi terhadap pelaku, sehingga menimbulkan permasalah…
Penelitian ini menyelidiki beragam tantangan yang muncul dalam pelaksanaan Pasal 70 KUHP Nasional, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum, kesetaraan, dan efisiensi prosedural. Analisis ini menggarisbawahi karakter normatif Pasal 70, yang memberikan kebebasan substansial untuk kebijaksanaan peradilan melalui penyertaan frasa “sedapat mungkin” untuk menghindari penghindaran p…
Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Malang. Minimnya regulasi khusus mengenai perlindungan PRT serta karakteristik pekerjaan yang berada di ruang domestik menyebabkan PRT sangat rentan menjadi korban kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya…
Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap individu dan masyarakat, sehingga negara mengaturnya secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam praktik peradilan sering terjadi penerapan Pasal 112 ayat (1) terhadap pengguna narkotika, padahal secara normatif pengguna seharusnya diperlakukan dengan pendekatan r…
Penunggakan pembayaran upah merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang masih sering terjadi dan berdampak langsung terhadap pemenuhan hak normatif pekerja. Upah memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena menjadi sumber utama penghidupan pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, keterlambatan atau tidak dibayarkannya upah oleh pengusaha merupakan bentuk pelanggaran kewajiban hukum y…