Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) menimbulkan berbagai potensi sengketa hukum yang kompleks dan tidak sepenuhnya dapat diakomodasi melalui mekanisme litigasi. Arbitrase dipandang sebagai forum penyelesaian sengketa yang lebih adaptif karena fleksibilitas prosedur, efisiensi waktu, serta perlindungan kerahasiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis per…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr terhadap keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama, serta meninjau sejauh mana putusan tersebut memenuhi asas kepastian hukum dan asas keadilan. Jenis penelitian yang digunakan …
Penelitian ini membahas mengenai pengembalian sisa hasil lelang objek jaminan Hak Tanggungan kepada debitur dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Permasalahan yang diangkat berfokus pada kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), yang tidak secara tegas mengatur mekanisme pengembalian kelebihan hasil lelang setelah pelunasan utang debitur. Hal …
Perkembangan pesat ekosistem aset kripto di Indonesia menghadirkan tantangan kompleks bagi hukum jaminan nasional, terutama akibat kesenjangan antara karakteristik digital aset dengan kerangka Jaminan Fidusia konvensional, yang menciptakan ketidakpastian hukum fundamental terkait validitas pendaftaran dan efektivitas eksekusi agunan. Penelitian ini bertujuan membedah isu hukum dalam pendaftaran…
Ketentuan kompensasi atas nasionalisasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) menyisakan persoalan mendasar mengenai kejelasan parameter “harga pasar” yang menjadi dasar pemberian kompensasi bagi investor asing. Ketiadaan penjelasan mengenai metode valuasi membuat makna harga pasar dalam konteks nasionalisasi bergantung pada interpretasi, sementara standar i…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual, yang menuntut adanya perlindungan hukum secara khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia berkewajiban menjamin bahwa pemidanaan terhadap anak …
Anak sebagai pelaku tindak pidana berada dalam posisi rentan karena karakteristik psikologisnya yang labil dan masih dalam tahap pencarian identitas diri. Penelitian ini bertujuan mendalami mengenai peran Satreskoba Polresta Malang Kota dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang melibatkan anak menunjukkan adanya penerapan tiga strategi utama. Peran ini diwujudkan melalui upaya preventif …
Penelitian ini mengkaji peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang dalam pembinaan narapidana lanjut usia serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Narapidana lanjut usia memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan narapidana usia produktif, sehingga memerlukan pendekatan pembinaan yang lebih adaptif dan humanis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis …
Penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Agung mengenai kealpaan (culpa) medis yang menyebabkan kematian, melalui studi perbandingan Putusan No. 600/K/Pid/1983 dan Putusan No. 590/K/Pid/2012. Latar belakang masalah adalah adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam penanganan kasus malpraktek pidana. Kedua putusan tersebut menghasilkan amar yang bertolak belakang, yakni bebas dan pidana. Padahal,…