Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar sesuai dengan yang diharapkan. Buku ini mencoba menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya pembangunan di desa.
Penelitian ini mengkaji sistem pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan fokus pada posisi rehabilitasi sebagai bagian dari mekanisme pemidanaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi tersebut membentuk sistem pemidanaan bercorak ganda (double track system), yaitu pidana penjara dan tindakan rehabilitasi yang dapat dipilih sesuai tingka…
Praktik carok sebagai bentuk kekerasan berbasis harga diri masih menjadi fenomena sosial yang mengakar dalam masyarakat Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Praktik ini dipandang sebagian masyarakat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang “terhormat”, meskipun secara hukum positif dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338, 340, dan 352 KUHP. Keberlanjuta…
Kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan dikualifikasikan sebagai delik biasa yang pada prinsipnya diproses melalui mekanisme pidana. Namun, praktik penegakan hukum menunjukkan adanya penggunaan pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk me…
Buku "Konsep Elite Politik: Menelisik Perilaku Tokoh Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Kepala Daerah" karya Dr. Abubakar Madani (2023) menganalisis peran strategis tokoh NU dalam kontestasi politik lokal. Buku ini menyoroti bagaimana aktor NU seringkali menjadi penentu suara, terutama ketika partai politik konvensional kehilangan pengaruh, menelisik perilaku elit NU, intelektual muslim, serta orga…
Buku ini membahas pengaruh orientasi berwirausaha, kepemimpinan wirausaha, terhadap kinerja usaha dengan kompetensi sebagai variabel intervening bagi UKM. Desain penelitiannya adalah seluruh pelaku usaha UKM, yang tergabung di Asosiasi UKM sejumlah 590 pelaku usaha. Penentuan jumlah sampel menggunakan Slovin dan pengambilan sampel menggunakan metode kuesioner dengan skala likert 1 sampai dengan…
Overkapasitas di lembaga pemasyarakatan merupakan permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pemenuhan hak-hak dasar warga binaan dan pelaksanaan fungsi pembinaan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi kelebihan kapasitas peng…
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menandai pergeseran paradigma penanganan Korban penyalahguna dari pendekatan punitif (pembalasan) ke restoratif (pemulihan). Perubahan filosofis ini diwujudkan melalui Pasal 54 yang secara imperative mewajibkan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam implementasinya seringkali muncul kesenjan…
Pengaturan pertanahan didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria…
Program Redistribusi Tanah merupakan salah satu instrumen utama reforma agraria yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui penataan penguasaan dan pemilikan tanah. Pelaksanaan program ini memerlukan implementasi kebijakan yang efektif agar tujuan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pr…