Omnibus law : diskursus pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan na…

Reformasi legislasi dan regulasi menjadi wacana hukum yang populer setelah 22 tahun pasca jatuhnya orde baru. Kondisi anomali terjadi antara keduanya. misalnya persoalan produktivitas, di satu sisi minim produktivitas penyusunan undang-undang dipersoalkan dan kerap kali jauh dari target program legislasi nasional, namun di sisi lain produktivitas produk hukum di bawah undang-undang dianggap ter…

Amandemen konstitusi : komparasi negara kesatuan dan negara federal

Edisi

Ed. 1. , Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-231-092-6

Deskripsi Fisik

xxxiv, 186 hal . : ilus . ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.03 FAI a

Administrasi peradilan : model, prinsip, dan tata kelola

Edisi

Ed. 1. , Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-231-483-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347.013 HAK a

Hukum administrasi negara : dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi ber…

Edisi

Ed. 1. , Cet. 2

ISBN/ISSN

978-602-425-308-0

Deskripsi Fisik

x, 272 hal . : ilus . ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 HAN h

Politik Hukum : Kajian Hukum Tata Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-446-229-1

Deskripsi Fisik

vi ; 206 hal. ; ilus. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 ISM p

PENGANTAR RISET OPERASI JLD.I

Edisi

ED.5

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

XIV ; 605 HAL ; ILUS ; 25 CM

Judul Seri

-

No. Panggil

001.42/HIL/p.I-1

Hukum kontrak bernuansa Islam

Edisi

Ed. 1. , Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-769-499-9

Deskripsi Fisik

x, 174 hal . : ilus . ; 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.022 MIR h

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Sebagai …

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang. Kekerasan seksual sangat merugikan dan melanggar norma kesusilaan, seperti contohnya pemerkosaan yang tidak hanya terjadi pada perempuan biasa, namun dialami juga oleh perempuan penyandang disabilitas intelektual. Perempuan penyandan…

Perjanjian Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Di Ind…

Perkawinan Campuran menurut ketentuan Pasal 57 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang terjadi antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia. Ketika melakukan perkawinan campuran, tidak seperti perkawinan pada umumnya antar sesama warga negara yang tidak me…

Hukum pembuktian pidana : esensi dan teori

Pembuktian dalam peradilan pidana adalah tahapan yang paling kritis sebab berkaitan dengan dapat-tidaknya dipidana terdakwa. Meminjam istilah John Griffith (1970) dalam the family model-pembuktian pidana digambarkan sebagai pertarungan yang sengit antara terdakwa atau kuasanya menghadapi jaksa penuntut umum. Maka, adu bukti dan strategi menjadi penentu kemenangan pada tahap ini. Ketiadaan bukti…