Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Ol…

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur secara bersama-sama (pengeroyokan), yang menunjukkan adanya degradasi moral dan lemahnya pengawasan sosial. Fenomena ini perlu dikaji secara kriminologis agar dapat ditemukan akar penyebab dan strategi penanggulangannya secara komprehensif.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetah…

Problematika Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Dalam Tindak Pidana …

Penelitian ini menganalisis problematika kekosongan hukum terkait regulasi “trading in influence” (Perdagangan Pengaruh) di Indonesia dan urgensi pengaturannya dalam hukum positif. Problematika ini muncul karena ketiadaan regulasi yang jelas, yang seringkali menyebabkan Perdagangan Pengaruh disamakan dengan tindak pidana suap, terutama karena adanya unsur “meeting of mind“atau pertemuan…

Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator …

Penelitian ini mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai negative legislator melalui Putusan Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada. Putusan tersebut dinilai melampaui kewenangan karena MK tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga merumuskan makna baru mengenai masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2018 sampai 2019, sehingga memunculkan dugaan peran seb…

Jurnal Bisnis dan Manajemen (2 EKS)

Edisi

Vol. 10 No. 2 2023

ISBN/ISSN

1829-7528

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

JMDK : Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (2 EKS)

Edisi

Vol. 11, No. 2, Desember 2023

ISBN/ISSN

2301-9093

Deskripsi Fisik

211 hal.; ilus 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

COMPOSITE : Journal of Civil Engineering (2 EKS)

Edisi

Vol. 2 No. 2 Page 44-93 Desember 2023

ISBN/ISSN

2964-6626

Deskripsi Fisik

93 hal.; ilus 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Politik dinasti dalam Perspektif Hukum Tata Negara: Analisis Putusan MK No. 3…

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015, yang melegalisasi politik dinasti, terhadap integritas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pasca Pemilu 2024. Menggunakan metode hukum normatif (normative legal research) dengan studi kasus Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 dan No. 90/PUU-XXI/2023, studi ini menemukan bahwa legalitas dinasti memicu krisis etika dan k…

Konflik Norma Perpu Keadaan Bahaya Dengan Hak Konstitusional Undang-Undang Da…

Penelitian ini mengkaji konflik norma antara Pasal 13 Perpu Nomor 23 Tahun 1959 yang ditetapkan melalui UU Nomor 1 Tahun 1961 dengan Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945. Ketentuan Perpu tersebut memberikan kewenangan luas bagi penguasa keadaan bahaya untuk membatasi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan memperoleh informasi, sehingga bertentangan dengan jaminan hak konstitusional pasca-amandemen U…

Kajian Perlindungan Hukum Atas Status Kewarganegaraan Bagi Anak Rentan Tanpa …

Keberadaan anak tanpa kewarganegaraan di Indonesia menyoroti persoalan mendasar dalam sistem kewarganegaraan nasional, terutama terkait pemenuhan hak anak atas identitas hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kewarganegaraan anak rentan stateless menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraa…

PESONA : Jurnal Pariwisata

Edisi

Vol. 25 No. 2 Desember 2023

ISBN/ISSN

1410-7252

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-