Hukum perjanjian : penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH …

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-903-8

Deskripsi Fisik

x, 242 hal. ; ilus. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.022 MIR h

Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)

Edisi

Cet. 14

ISBN/ISSN

978-623-391-038-5

Deskripsi Fisik

xv, 328 hal. ; ilus. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 HAM h

Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi

Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umu, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta ha…

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Tulisan dalam buku ini setidaknya mengandung substansi secara historis, sosiologis, yuridis, kepenjaraan, pemasyarakatan, praktik penegakan hukum, dan lain-lain, serta kebijakan hukum pidana dan pelaksanaan pidana. Disadari bersama, sejak dahulu terbit ketentuan-ketentuan dalam rangka perwujudan Sistem Pemasyarakatan bahkan juga pembaruan KUHP, SPPA, dan KUHAP serta Undang-Undang Pemasyarakatan…

Penahanan Prapersidangan Di Indonesia

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

978-623-391-144-3

Deskripsi Fisik

xi, 244 hal. ; ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 MAR p

Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia

Edisi

Cet. ke-1

ISBN/ISSN

978-602-7696-35-8

Deskripsi Fisik

x, 203 hal. : ilus. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.092 095 98 KUN d

Bentuk Hukum Bagi Warga Negara Asing Pemegang Hak Pakai Tanah Dalam Perjanjia…

Penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia dibatasi berdasarkan asas nasionalitas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang hanya memperbolehkan WNA menggunakan tanah melalui hak pakai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum normatif bagi WNA pemegang hak pakai tanah dalam perjanjian jual beli pr…

Analisis Tindak Pidana Korupsi Oleh Lukas Enembe Studi Putusan Nomor 53/Pid.S…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

079 PDN2026 GOB a

Peran Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Tindak Pi…

Unjuk rasa merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilindungi oleh hukum sebagai perwujudan kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Namun, dalam praktiknya, aksi unjuk rasa tidak jarang berujung pada penindakan hukum terhadap peserta aksi yang diduga melakukan tindak pidana perusakan, sehingga menempatkan mereka pada posisi sebagai tersangka yang berpotensi mengalami …

Konflik Kepentingan Dalam Perizinan Tambang Emas Di Kabupaten Banyuwangi: Pre…

Penelitian ini mengkaji konflik kepentingan dalam perizinan tambang emas di Kabupaten Banyuwangi dari perspektif hukum tata negara dan hukum lingkungan dengan menitikberatkan pada disharmoni pengaturan kewenangan perizinan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No…