Analisis pengaruh tingkat laju inflasi terhadap tingkat pengangguran di Kota …

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif belum stabil setelah paska krisis politik tahun 1997 hingga 2003 menyebabkan keputusan tersebut dinilai kurang mencerminkan aspirasi rakyat dan dianggap menciptakan masalah baru dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia. Kota Malang yang mempunyai letak dan kedudukan yang sangat strategis berupaya semaksimal mungking memacu pertumbuhan perekonomiannya…

Penyelesaian persekongkolan dalam penjualan saham oleh komisi pengawas persai…

ABSTRAK Purweni Yudha Armita, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, 2009. Penyelesaian Persekongkolan Tender Dalam Penjualan Saham oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Studi: Putusan KPPU No. 3 Tahun 2002). Dosen Pembimbing: I.G. Ngurah Adnyana, SH.MS; H. D. Moctar Abdy,SH.MHum. Dalam Pasal 33 UUD 1945, dapat kita lihat ciri-ciri positif yang hendak dicap…

Kedudukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi dengan system bu…

ABSTRAK Pembangunan Indonesia dewasa ini khususnya dalam bidang ekonomi sangatlah pesat. Agar dapat berperan dalam proses pembangunan, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar semua proses kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Dengan adanya sistem BOT (Build, Operate And Transfer) diharapkan pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan secara baik dalam jangka waktu tertentu. Tem…

Kendala-kendala dalam pelaksanaan pendataran tanah hak milik dikelurahan Pisa…

ABSTRAKSI Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Menyadari pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia dan bemegara, maka pembangunan tanah hams sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang beriandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kebutuhan tanah untuk berbagai kepentingan terkait erat den…

Eksekusi putusan arbitrase menurut Undang-undang No.30 Th.1999 tentang arbitr…

ABSTRAKSI Di tahun 1999, Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden BJ Habibie telah mengundangkan Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara yuridis normatif undang- undang tersebut memang ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pi…

Pemimpin dan kepemimpinan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

160 hal. ilus.

Judul Seri

-

No. Panggil

303.34 MAR p

Psikologi sosial: suatu pengantar

Edisi

Ed. ke-2

ISBN/ISSN

979-533-652-5

Deskripsi Fisik

ix, 158 hal. ilus.

Judul Seri

-

No. Panggil

302 WAL p

Penolakan tersangka untuk didampingi penasehat hukum (studi kasus di Kepolisi…

ABSTRAKSI Judul: "PENOLAKAN TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Malang) Dari pentingnya penegakan hukum di negara ini, bukan berarti para pelaksananya akan seenaknya dalam melaksanakan tugasnya karena adanya aturan yang membatasi mana yang harus dikerjakan atau dipenuhi bahkan sebaliknya ada suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pe…

Psikologi kesehatan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-553-438-6

Deskripsi Fisik

xx, 343 hal. ilus.

Judul Seri

-

No. Panggil

155.916 SME p

Tinjauan Undang-undang No.15 Th,2003 tentang pemberantasan tindak pidana tero…

ABSTRAKSI Pandangan manusia terhadap hukum yang mengatur dirinya sudah bergeser sedemikian jauh, di mana hal ini diwakili oleh ahli-ahli hukum atas pandangan-pandangannya yang mengarah kepada pembentukan hukum yang humanis. Untuk itu perlu kita renungkan defenisi imperatif Austin di mana hukum berarti suatu perintah yang mewajibkan seseorang atau orang-orang harus berbuat atau dalam par…