Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Ko…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 8 UndangUndang Nomor .8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam konteks peredaran kosmetik yang tidak memiliki label izin edar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya. Pasal tersebut memuat larangan bagi pelaku usaha untuk memperjualbelikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku…

Pelaksanaan Dan Pengawasan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing Di Wilayah Ko…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan serta pengawasan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) di Kota Malang dengan mengacu pada UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Latar belakang penelitian ini muncul akibat meningkatnya jumlah WNA yang datang ke Indonesia, khususnya ke Kota Malang, yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan keimigrasian sep…

Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Dalam Upaya …

Program Pemerintah untuk menyelenggarakan proses pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebagai upaya untuk mempercepat pemberian perlindungan hukum hak milik atas tanah sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi program Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan hambat…

Tinjauan Yuridis Mengenai Kawin Tangkap Adat Sumba Ditinjau Dari Undang-Undan…

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, termasuk dalam praktik adat pernikahan. Salah satu tradisi kontroversial adalah kawin tangkap yang masih terjadi di kalangan masyarakat adat Sumba. Praktik ini melibatkan pengambilan paksa seorang perempuan oleh pihak laki-laki tanpa persetujuan, yang kemudian disusul dengan prosesi adat sebagai bentuk legitimasi. Meskipun diang…

Implementasi Pasal 94 Huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Terhadap Perja…

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah oleh PT. Agung El-Badr Wisata, termasuk dengan mekanisme penyelesaian terjadinya ketidaksesuaian dalam perjanjian. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridissosiologis dan perundang-undangan. Data diperoleh melalu…

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas …

Peningkatan kebutuhan transportasi masyarakat mendorong pertumbuhan transaksi jual beli mobil bekas di Indonesia, termasuk di Kota Malang. Namun, seiring dengan maraknya praktik ini, seringkali ditemukan permasalahan hukum yang merugikan konsumen, terutama terkait dengan cacat tersembunyi pada kendaraan yang baru terungkap setelah transaksi selesai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk…

Perjanjian Nominee (Pinjam Nama) Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negar…

Perjanjian nominee, atau pinjam nama, merupakan fenomena hukum yang marak dalam kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, di mana Warga Negara Asing (WNA) berupaya menguasai tanah berstatus Hak Milik melalui Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai legal owner. Praktik ini menciptakan dualisme kepemilikan, memisahkan substansi kepemilikan yuridis dari penguasaan faktual, yang bertentangan denga…

Analisis Hukum Tanggung Gugat Perusahaan Perseroan Terbatas Efishery Terhadap…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

080 PDT2025 ROB a

Tinjauan Yuridis Eksekusi Terhadap Pembeli Beritikad Baik (Studi Putusan Nom…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

081 PDT2025 ROB a

Manajemen Keuangan Korporat : Teori Analisis dan Aplikasi Dalam Melakukan In…

Edisi

Ed. ke - 1

ISBN/ISSN

978-623-01-1764-0

Deskripsi Fisik

xxxiv ; 488 hal. ; ilus. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

658.152 SUK m